Program 100 Hari Menkes

Pasca diumumkannya program kerja 100 hari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang dianggap 90 persen tercapai, Menkes RI, Ibu dr. Endang R Sedyaningsih, MPH, Dr. PH, mencanangkan beberapa program di bidang kesehatan yang telah disempurnakan. Ada empat pokok program 100 Hari Menkes yang perlu kita amati perkembangannya. Pertama, pemenuhan hak setiap individu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dengan program Jamkesmas. Kedua, peningkatan kesehatan masyarakat melalui percepatan dan pencapaian target tujuan pembangunan milenium, yaitu mengurangi angka kematian bayi dan ibu melahirkan. Program ini lebih populer sebagai program kerja MDG’s. Ketiga, pencegahan dan penularan penyakit menular dan akibat bencana. Keempat, pemerataan dan distribusi tenaga kesehatan di daerah terpencil, kepulauan, perbatasan dan daerah tertinggal.
Dari keempat program kerja yang telah direncanakan dalam 100 hari kerja Menkes, Bapak dr. Sutopo Patria Jati, MM, selaku dosen AKK FKM, mengutarakan bahwa definisi 100 hari kerja itu merupakan definisi yang tidak terlalu jamak, karena di dalam 100 hari kerja itu lebih pada penjelasan prioritas yang harus dilakukan selama 5 tahun ke depan. Dalam 100 hari itu Menkes ingin memprioritaskan suatu target sebagai skala prioritas untuk meningkatkan kinerja Menkes yang baru dijabatnya. “Tidak mungkin menyatakan sukses tidaknya suatu program yang hanya diukur melalui kinerja 100 harinya, padahal program 100 hari itu lebih bertujuan untuk memfokuskan target-target selama 5 tahun mendatang beliau menjabat”, tutur dosen yang akrab dipanggil pak Topo ini.
Lantas, mengapa menkes mengambil concern pada 4 hal program kerja tersebut? Seperti yang telah kita ketahui bahwa program Jamkesmas di masa jabatan Menkes sebelumnya, dr. Siti Fadilah Supari, telah mencapai hasil yang baik dan sesuai dengan harapan, walau masih terdapat kendala-kendala. Oleh karena itu, dalam masa kabinet Bersatu II, Bu Endang ingin memperbaiki dan meningkatkan program Jamkesmas melalui pembagian kartu Jamkesmas bagi orang-orang miskin untuk mendapatkan jaminan berobat. Jamkesmas merupakan amanat Undang Undang yang harus dilaksanakan, sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Poin penting dari perbaikan program ini yaitu pada pendistribusian kartu-kartu Jamkesmas.
Ada istilah baru dalam program yang terkait dengan Jamkesmas ini, yaitu Jamsosnas. Pak Topo mengutarakan bahwa walaupun kedua istilah tersebut berbeda namun prinsipnya tetap sama. Jamsosnas ditujukan bukan hanya untuk masyarakat miskin namun untuk seluruh masyarakat Indonesia selama 5 tahun mendatang. Jadi, Jamsosnas itu seperti program yang memayungi Jamkesmas, Jamsosnas ditujukan untuk seluruh masyarakat Indonesia secara umum dan Jamkesmas ditujukan secara khusus untuk masyarakat miskin Indonesia.
Lain lagi dengan Millenium Development Goal’s atau yang disingkat MDG’s yang merupakan program kerja yang berkenaan dengan penurunan angka kematian bayi dan ibu melahirkan. Targetnya yaitu menurunkan angka kematian bayi dan ibu melahirkan secara signifikan hingga dua pertiga sampai tiga perempat dari angka sebelumnya. “Sejauh ini penurunan angka kematian bayi dan ibu melahirkan sudah menuju seperti yang diharapkan, sudah relatif terjadi penurunan”, tambah Pak Sutopo. Adapun kendala dalam program ini terletak pada aspek percepatannya. Dalam proses pendataan angka kematian bayi (AKB) dan angka kematian ibu (AKI), dikhawatirkan muncul kemungkinan adanya data yang kurang sesuai dengan realitas di lapangan, yaitu munculnya beberapa data kematian yang tidak masuk atau tidak terlaporkan.
Terlepas dari itu, penyakit menular yang masih sering muncul, seperti flu burung, yang memiliki faktor rentan tertular, yaitu mobilitas yang tinggi dan faktor perilaku masyarakat yang belum baik berkenaan dengan higienitas sehingga mudah terjangkit dan tertular dari lingkungan luar merupakan hal yang masih hangat dibicarakan. Indonesia merupakan negara kepulauan yang berada di daerah rawan gempa sehingga tempat paling potensial terjadi bencana. Hal yang dapat dilakukan dalam program kerja Menkes terkait penyakit menular dan akibat bencana ini yaitu dengan upaya pencegahan melalui pendidikan di daerah-daerah rawan gempa. “Aspek pencegahan inilah yang harus dioptimalkan,” tegas Pak Sutopo.
Lalu bagaimanakah mekanisme pemerataan dan pendistribusian tenaga kerja kita? Menurut Pak Sutopo, hal ini memiliki berbagai kendala yang mengakibatkan kurang optimalnya kinerja program kerja Menkes ini. Ada dua faktor penyebabnya, pertama adalah suplai tenaga kesehatan yang kurang, seperti dokter spesialis dan SKM. Rasio antara tenaga kesehatan dan penduduk belum terpenuhi. Termasuk luas geografis yang juga ikut berpengaruh. Kedua, pendistribusian tenaga kesehatan yang lemah. Kecenderungan lulusan tenaga kesehatan yang kecil tidak sebanding dengan banyaknya daerah pelosok.
Itu hanya sebagian potret keberhasilan maupun kekurangan kinerja Menkes kita. Tentunya tugas kita bersama untuk membenahi masalah kesehatan serta memperhatikan kinerja Menkes selanjutnya, demi terciptanya masyarakat Indonesia yang sehat baik jasmani maupun rohani. -haning-

Explore posts in the same categories: Tak Berkategori

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: